Profil

NAMA ORGANISASI :
Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi disingkat (Lembaga K.P.K)

ALAMAT KANTOR :
Alamat : Gedung Taman Palem Mall, Lantai 3, Blok A Nomor 38, Jalan Kamal Raya No. B/60,Cengkareng Timur,  Cengkareng,  Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730, Telp : 021.54351674 WhatsApp : 081769846217

TEMPAT DAN WAKTU PEMBENTUKAN
Jakarta , 21 Oktober 2013

DASAR DAN LANDASAN HUKUM:

  1. Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Koropsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
  8. Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2000, tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  9. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi;
  11. Akta Notaris Eka Verawaty S.H.M.Kn, Nomor 04/2017, tertanggal 24 November 2017;
  12. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0017001-AH.01.07 TAHUN 2017.

ASAS KELEMBAGAAN :
1.Pancasila
2.Undang Undang Dasar 1945

VISI DAN MISI :
VISI :
Lembaga ini Mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang bersih dan Komitmen dengan sikap Perang Terhadap Korupsi

MISI:

  1. Mewujudkan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan dan kinerja Pemerintahan;
  2. Mendorong Institusi Negara untuk melaksanakan Pengelolaan Sistem Pemerintahan yang bersih Profesional dan Pro Rakyat;
  3. Melakukan Pengawasan Serta Turut Serta dalam Penegakan dan Pemberantasan Korupsi secara Independen, Profesional, dan Objektif melalui dan/atau bersama Institusi Negara;
  4. Melaksanakan Edukasi Hukum bagi masyarakat dan memperjuangkan nilai nilai kepastian dan kemanfaatan Hukum .

NILAI INTI PROFESIONALISME :
Bersifat Profesional dan Independen


PROGRAM KERJA :

  1. Melakukan Pengawasan, Investigasi, dan Penelitian Terhadap segala kegiatan dan aktivitas Pemerintah Pusat maupun Daerah;
  2. Menerima Pengaduan dan Laporan Masyarakat atas segala pelanggaran hukum terutama di bidang Tindak Pidana Korupsi;
  3. Mengadakan Sinergisitas dan kerja sama dengan instansi penegak hukum diwilayah Republik Indonesia;
  4. Melakukan Edukasi dan Pembinaan hukum bagi masyarakat, baik dikerjakan mandiri maupun;
  5. Melakukan Koordinasi, Klarifikasi hingga Pengaduan/ pelaporan dugaan tindak pidana korupsi kepada instansi penegak hukum terkait secara professional dan merakyat;
  6. Menyelenggarakan program bersama baik perintah undang undang maupun hasil kerja sama.