Sejarah Lembaga KPK

Jakarta (21/10/2013), Kehadiran Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi disingkat (Lembaga K.P.K) dianggap sangat penting dalam memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam menciptakan civil society yang dinamik, indepensi , dan mandiri yang dilakukan berbagai aktivitas Mengungkap, Memberantas dan Melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi serta memberi pendampingan, pembelaan, penyadaran masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah .
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak dirikan pada tahun 2002 sampai hari ini dinilai penting keterlibatan masyarakat dan Lembaga/Oraganisasi untuk memberantas Korupsi di Negeri Republik Indonesia ini. Kita ketahui bersama bawah komisi Pemberantasan korupsi (KPK) merupakan salah satu Institusi yang kerjanya lebih nyata dalam pemberantasan korupsi, karena lembaga ad hoc ini merupakan lembaga yang diberi wewenang khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbicara pengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi maka Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) merupakan salah satu Institusi yang kerjanya lebih nyata dalam pemberantasan korupsi, karena lembaga ad hoc ini merupakan lembaga yang diberi wewenang khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbicara pengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi wewenang berdasarkan Perintah Undang-Undang dan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang diberikan wewenang untuk menengani masalah Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui bersama bawah Kejaksaan dan Kepolisian bertugas menangani pemberantasan tindak pidana korupsi saja, tetapi juga tindak pidana yang lain harus dilakukannya sehingga tidak fokus dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya Pemberantasan Korupsi Merupakan suatu upaya penegakkan hukum di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka tetapi tegas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) didirikan oleh Indranas Gaho sejak tahun 2013 di Jakarta, dengan Akta Notaris Pendirian No.04 oleh Eka Verawaty SH.M.Kn, tanggal 24 November 2017 dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0017001-AH.01.07 Tahun 2017 serta hingga saat ini telah membentuk Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah/Pimpinan Kecamatan di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh Indonesia. Kehadiran Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) ini menyelaraskan satu visi dan satu misi untuk menyuarakan satu suara dan satu tekad untuk bersama sama Memberantas Korupsi di Negeri tercinta Republik Indonesia. Mengingat betapa pentinganya Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) yang berbasis pada Pemberantasan Korupsi ( Extra Odinary Crime). Maka kami masih terus membentuk Pimpinan Wilayah dalam tingkat Provinsi, Pimpinan Daerah dalam tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan Kecamatan dalam tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia.